Diduga Ada Indikasi Kecurangan, PPK Kodi Utara Tak Ijinkan Media Meliput

12
1883

Tambolaka — Rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTT dan Bupati/Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) tahun 2018 di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya diduga kuat terindikasi kecurangan.

Pasalnya, selain melarang wartawan untuk meliput, pihak penyelenggara pun melarang saksi maupun masyarakat untuk mendokumentasikan proses pleno itu melalui siaran langsung (live facebook) maupun dokumentasi video.

Dimana, Saat wartawan online kiblatntt.com sedang bertugas melakukan peliputan, Ketua PPK Pelipus Piro Madu yang sedang memimpin jalannya rapat pleno dengan spontan bertanya siapa yang berdiri di depan pintu itu yang mengambil video?

“Siapa yang berdiri di depan pintu yang mengambil video,” tanya Piro Madu.

Mendengar teriakan itu, dari belakang wartawan kiblatntt.com yang sedang bertugas saat itu beberapa anggota kepolisian langsung merampas handphone (HP) milik wartawan yang bersangkutan.

Bahkan anggota Polri itu mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar. Padahal, sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum, seharusnya aparat polisi itu tahu aturan-aturan selama pelaksanaan rapat pleno tersebut, apalagi era sekarang adalah era transparansi.

Baca Juga :  Cerita Mama Emi, Perempuan NTT Pertama Pimpin Kawasan Industri

“Kau hapus semua video itu, jangan kau buat kegaduhan disini,” cetus anggota polisi yang menutup seluruh wajahnya.

Tak sampe disitu saja, saksi Cabup/Cawabup dari paket Kontak Agustinus Wakurkaka dengan nada kasar dan menunjuk wartawan yang sedang bertugas sembari mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi wartawan tapi tidak pernah mengambil video.

“Saya juga pernah jadi wartawan dulu tapi tidak mengambil video hanya gambar. Tidak ada wartawan yang mengambil video saat peliputan,” kata Wakurkaka dengan ditambahkan Yoakim Kimi Kamambu atau Al Kimi “itu dia sudah Alfred”.

Bahkan, Wakurkaka dalam rapat pleno pada tanggal 03 Juli 2018, tidak menunjukkan dirinya sebagai saksi, karena acapkali tidak sopan dalam berbicara pada forum pleno yang bermartabat itu.

Seharusnya sesuai Tatib rapat pleno, Ketua PPK dan Panwascam harus mengambil tindakan dengan mengeluarkannya dari dalam ruangan rapat karena telah melanggar aturan yang ada. (alf/qi)

Comments

comments