KPUD SBD Dinilai Melanggar Konstitusi

13
3060

Tambolaka — Masyarakat Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, mempertanyakan hak demokrasinya yang harus dijaga dan dijamin secara konstitusional.

Menurut tokoh masyarakat Wewewa Timur, Hendrik Bora Rewa kepada Kiblatntt.com, Sabtu (7/7/2018), masyarakat memiliki hak memberikan suara atau memilih (Right to vote) yang merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Dikatakannya bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kedua ketentuan pasal di atas sudah sangat jelas menunjuk adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Jadi tidak ada alasan jika Ketua KPUD SBD tidak menjamin hak politik masyarakat Wewewa Timur,” jelasnya.

Baca Juga :  Banyak Parpol di SBD Terancam Tak Ikut Pemilu ‎

Menurut Hendrik, KPUD seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Keputusan Ketua KPU yang menyatakan khusus di Kecamatan Wewewa Timur pemilihan Cagub/Cawagub dan Cabup/Cawabup tahun 2018 secara serentak di tunda pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan pembatasan hak pilih warga negara yang merujuk bentuk pelanggaran HAM.

“Keputusan Ketua KPU yang tidak di taatinya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika Ketua KPU menjamin hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia, kenapa keputusan itu tidak dijalankan. Keputusan pembatalan pemilihan umum oleh Ketua KPUD khusus di Kecamatan Wewewa Timur telah menyebabkan begitu banyak warga yang tidak mengikuti pesta demokrasi serentak ini untuk memberikan hak politiknya,” katanya.

Dikatakannya bahwa saat ini masyarakat Kecamatan Wewewa Timur menuntut hak politiknya yang di lindungi dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Kami di Wewewa Timur menuntut hak politik yang telah di pangkas oleh Ketua KPU secara sengaja. Dan masalah ini telah kami laporkan di Panwas Kabupaten untuk di tindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga :  Hari ini, Paket MS- Emi Kampanye Di Kabupaten Manggarai

Di lain pihak, KPPS Wewewa Timur Piter Alvian Y. Rewa menambahkan usai mendengar keputusan Ketua KPUD Mikael Bulu, seluruh KPPS telah memberitahukan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 khusus di Kecamatan Wewewa Timur pemilihan di tunda.

“Malam itu juga seluruh KPPS langsung memberitahukan kepada masyarakat pemilihan di tunda. Tetapi pada hari H pemungutan suara tetap berjalan yang menyebabkan banyaknya masyarakat Wewewa Timur tidak memberikan hak pilih nya,” jelas Piter Alvian singkat.

Untuk diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 malam bertempat di kantor Kecamatan Wewewa Timur, Ketua KPUD SBD Mikael Bulu yang di dampingi oleh anggota komisioner telah mengeluarkan keputusan lisan penundaan Pemilihan Umum Cagub/Cawagub dan Cabup/Cawabup pada tanggal 27 Juni 2018. Keputusan itu disaksikan oleh TNI/Polri dan Kejari Sumba Barat serta seluruh PPK maupun KPPS seluruh Desa di Kecamatan Wewewa Timur. (alf/qi)

Comments

comments