Dua Desa Di SBD Batal Pilkades

0
1500

Tambolaka — Dua dari dua puluh desa yang melakukan Pimilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada Senin (18/12/2017) lalu di tujuh Kecamatan di Kabupaten SBD menuai persoalan yang fatal. Pasalnya, dua desa tersebut dinyatakan batal lantaran adanya persoalan yang serius ketika dilakukan perhitungan suara.

Kepala Dinas PMD Kabupaten SBD Aleks S. Kodi kepada kiblatntt.com, Rabu (20/12/2017) mengatakan dua desa yang dibatalkan untuk pemilihan kemarirn adalah Desa Wura Homba di Kecamatan Kodi dan Desa Raba Ege di Kecamatan Wewewa Barat.

Dikatakannya bahwa dari dua puluh desa yang melakukan pilkades serentak hanya delapan belas yang berhasil hingga selesai dengan aman dan tertib, sementara dua desa lainnya bermasalah.

“dua desa itu kita batalkan dan tundah pikadesnya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Nanti setelah koordinasi dulu dengan pak bupati baru kita bisa tahu seperti apa dan kapan dilakukan pilkades ulang,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa persoalan yang terjadi di desa Raba Ege adalah terjadi kelebihan suara dari jumlah wajib pilih dalam daftar DPT. “saat perhitungan suara dilakukan ada penambaham 140 kertas suara. Penambahan ini melebihi wajib pilih di desa setempat,” ungkapnya seraya menambahkan persoalan itu langsung dimediasi di kantor Polsek Wewewa Barat, namun juga tidak mendapat solusi, sehingga kesimpulan dan keputusan saat itu adalah dibatalkan.

Baca Juga :  Belasan Ribu Massa Hadiri Kampanye MDT-GTD di Wekombak

Sedangkan desa Wura Homba permasalahannya sedikit berbeda yakni dilakukan pemilihan dan atau pemungutan suara selama dua hari.

“Ketika kami mencoba mengklarifikasi permasalahannya ternyata mereka melakukan pemilihan dua hari, bukan pemilihan satu hari sesuai yang dijadwalkan. Jadi tanggal (18/12) karena belum selesai pemilihannya, mereka bersepakat untuk melanjutkan pada tanggal (19/12) pukul 08.00 wita. Nah, mereka belum lakukan pemilihan sudah ada lagi masalah yang terjadi,” tuturnya.

Dikatakannya setelah dirinya turun kelokasi untuk mengecek ternyata menurut panitia bahwa mereka tidak pernah melakukan pleno wajib pilih. Sehingga DPT yang ada tidak jelas bahkan ada penambahan yang signifikan dimana awalnya bertambah 41 pemilih dan bertambah lagi 137. Sehingga kesimpulan yang dilakukan bersama kapolsek, camat dan pihak terkait dibatalkan. (red)

Comments

comments