Dandim 1604 Kupang Rangkap Dansatgaster di Kabupaten Kupang

0
61

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1604/Kupang merangkap sebagai Komandan Satuan Khusus Teritorial (Satgaster) untuk wilayah perbatasan antara Kabupaten Kupang di wilayah Oepoli, dengan Distrik Oecusi, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dandim 1604/Kupang merangkap jabatan ini, karena kebetulan salah satu Koramil pada Kodim 1604/Kupang berada di perbatasan.

Demikian dikatakan Komandan Kodim 1604 Kupang Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, Senin (20/1/2020) di ruang kerjanya. Ia mengatakan Kalau tugas pokok Satgaster untuk cipta kondisi dalam rangka mewujudkan ruang alat dan kondisi juang di wilayah Oepoli dan bukan hanya ada di Oepoli ada di Camplong satu satgas.

“Kenapa di Camplong karena dulukan Exodus banyak ke daerah Naibonat, sehingga disana juga ada satgas dan satgas ini masih ada sampai dengan saat ini yang khusus memantau warga-warga baru exs Timor Leste sama satgas satu lagi di Naikliu,” katanya.

Menurutnya, daerah Amfoang yang masih bermasalah namun bukan murni permasalahan Satgaster karena itu merupakan permasalahan negara. Karena di Natuka itu, daerah yang masih menjadi sengketa, sehingga menjadi permasalahan kedua negara dan seharusnya belum boleh dimanfaatkan oleh kedua negara.

“Tapi kadang-kadang dari tetangga sebelah sudah berani masuk ke daerah itu untuk mungkin sekedar bercocok tanam disana sehingga menimbulkan kecemburuan bagi warga kita dan berat bagi penjaga perbatasan. Karena kalau kita mengacu pada hasil perundingan, itu memang tidak boleh masyarakat kita masuk ke sana tapi yang dari sini ada aktivitas kesini dan itu bahasa kasarnya seperti menutup mata. Tapi disini kita harus menahan masyarakat tidak boleh sehingga sudah kita komunikasikan dan sekarang sudah mulai bisa ditertibkan, baik masyarakat kita, maupun masyarakat negara tetangga,” ungkapnya.

Ia mengakui kalau untuk aktifitas mungkin, kalau bilang tidak ada mungkin terlalu dini kita bilang tidak ada, pasti ada cuma artinya tidak fullgar seperti dulu lagi. Kalau dulu mungkin fullgar banget sehingga timbul ada kesenjangan. Kalau curi-curi mungkin.

“Kalau kami untuk satgas teritorial hanya 20 orang di dua tempat itu disamping kita ada satgas dari satuan tempurnya disana ada satu kompi (100 personil) tiga pos yaitu pos tengah, pos sungai sama pos pantai,” katanya.

Wilayah perbatasan itu terkontrol secara kondusif cuma memang kita menjadi agak berat tugas kita di Oepoli walaupun Kodim Kupang ini punya perbatasan kecil tapi karena permasalahan sengketa tanah itu yang membuat agak berat tugas kita berbeda dengan mungkin kayak di Belu yang panjang perbatasannya tapi sudah tidak ada permasalahan sehingga hanya tinggal mengontrol manusia yang keluar masuk.

“Kalau kita walaupun kecil tapi ada bermasalah disana itu yang membuat kita agak sedikit ketat ekstra dalam hal ini untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal tersebut. Ekstra ini contohnya begini kalau di Belu itukan kita hanya keluar masuk dan dia sudah lewat pintu itu dia boleh beraktifitas di pintu itu. yang saya bilang tadi mungkin ada yang bercocok tanam, ada yang beraktifitas sengketa itu yang kita harus ekstra mungkin berkoordinasi dengan pihak sebelah ataupun kita kedalam sini masyarakat kita untuk menghimbau supaya jangan dulu beraktifitas didalam inikan menjadi tambah sedikit. Sementara mereka melihat ko disana boleh beraktifitas itukan membuat kurang bagus kondisi itu, itu saja yang masih menjadi sedikit ekstra untuk dalam menciptakan kondisi kepada masyarakat itu bagaimana mengajak masyarakat, “tegasnya.

Baca Juga :  Kodim 1604/Kupang Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kesiapan Aparat Kewilayahan

Ia menjelaskan, intinya masyarakat kita orangnya taat aturan tapi begitu terprovokasi sepeti itu mereka punya kepentingan yang sama atau bahkan mungkin secara turun temurun itu dulu tanah saya disana ko saya tidak boleh kesana orang itu datang ko boleh itu yang bagaimana kita menjelaskan, melaksanakan pendekatan itu yang menjadi tugas ekstrak kalau yang sudah ada PLBN itu istilahnya tinggal kontrol saja.

“Sampai dengan saat ini ok artinya kita dengan pihak sebelah juga berkomunikasinya juga bagus. Saya waktu kesana juga sudah langsung ke tetangga sebelah sana untuk sekedar see hello artinya sudah timbul kesepahaman bahwa mari kita selesaikan dulu permasalahan ini.
Kemarin sudah ada wacana diselenggarakan dilevel pemerintah untuk nanti akan dilanjutkan pembangunan PLBN tapi ternyata sampai hari ini kesepakatan itu belum putus lagi sehingga kami sebagai pihak keamanan menyarankan mari kita selesaikan dulu daerah sengketa baru kita membangun PLBN selayaknya pos lintas batas inikan kau bisa seperti didaerah-daerah lain di Belu , di wini dan sebagainya adalah daerah terdepan jadi kalau kita sekarang mau membangun PLBN di setelah daerah sengketa nilai strategisnya kan menganggap daerah ini wilayah Timor Leste karena kita membangunnya di Indonesia sehingga itu yang menjadi pemikiran kami pada saat itu sehingga saya sampaikan dari Kementerian bisa memahami, “katanya.

berbicara masalah kedaulatan jangan sampai sejengkal pun tidak boleh tugas kami itu sehingga saya menyarankan sementara di close dulu kita selesaikan dulu Naituka itu seperti apa kalau memang harus dicari lagi bahan-bahannya penyelesaiannya sampai dimana silakan kalau mungkin kedua Pemerintah ok kita bagi dua silakan terserah kita hanya melaksanakan tapi harus ada keputusan jangan belum ada keputusan dari Kementerian PUPR sudah mau membangun.

“Kita tidak bisa seperti itu Security dan Prosperity itu ibarat dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Kita berharap sekali segera bisa dibangun PLBN. sudah jelas batasnya mana kita bangun PLBN dan masyarakat disana pada intinya masyarakat bersaudara yang Natuka dan daerah Oekusi kekerabatannya masih sangat tinggi tinggal sekarang kedua pemerintah ini bagaimana mau menyelesaikan ini kalau masih sama-sama bertahan keras mungkin sementara belum tapi mungkin kalau ada solusi.

Baca Juga :  Dansatbrimob Polda NTT Kunjungi Anggotanya di Tembagapura

“Contoh yang saya sampaikan tadi ok wilayah ini kita ikuti garis lurus ini punya Timor Leste ini punya Indonesia sudah aman bisa kita bangun PLBN masyarakat bisa beraktifitas disana pengawas orang asing pun bisa lebih mudah kalau sekarang terlalu banyak jalur tikus dengan jumlah personil sekian sulit untuk bisa menguasai 2900 hektar sangat luas, “ungkapnya.

Menurutnya, ini masukan buat Pemerintah daerah kita yang dilapangan berusaha untuk menarik mereka tapi pemerintah daerah belum siap untuk berikan identitas. Disamping itu kedaulatan negara karena telemor itu lebih kencang . Kalau kita bicara kedaulatan itu sudah melewati batas kedaulatan kita jadi bukan hanya didarati saja kedaulatan di udara juga tapi kenyataannya rata-rata disana pakai telemor dari batas negara masuk ke wilayah kita 10 kilo masih telemor sinyalnya dan ini luar biasa banyak dari pejabat pemerintah yang masuk kesitu dan ini salah satu hal yang harus segera diatasi tapi sampai sekarang belum. Ada kemarin Telkom bakti tapi itu hanya untuk telpon saja.

Sementara itu Pasi Intel kodim 1604 mayor Haryono mengatakan kami tidak pernah menemukan warga Negara Indonesia (WNI) tapi KTP Timor Leste tapi kalau Warga Negara Asing (WNA) KTP Timor Leste dia ada negara kita dan dia itu tinggal disaudara itu ada jadi mereka hanya tinggal sementara dan berkebun karena kebunnya berada di wilayah kita.

“Kemarin kita mendata ada sekitar 12 orang WNA dan mereka tinggal di saudaranya pulang pergi. Pada saat masuk KTP nya ditahan pos pamtas nanti kembali ke Timor Leste KTP nya di ambil lagi. Kenapa pamtas yang mengawasi dan menahan KTP itu karena di perbatasan itu ada kantor imigrasi bea cukai tapi personilnya belum ada sehingga yang melaksanakan pemeriksaan itu dibantu memang ada instruksi untuk pelintasan yang tidak ada perkantoran CIQ nya itu dari Pengamanan Perbatasan (Pamtas), “katanya.

Kalau dia itu masih termasuk radius Pas Lintas Batas (PLB) dia tidak menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan visa. Dari pemerintah Indonesia dan RDTL ada MOU untuk 10 kilo dari wilayah perbatasan itu hanya menggunakan PLB yang di keluarkan oleh imigrasi waktu hanya satu bulan harus kembali.

Ia menjelaskan Natuka sudah mulai sengketa semenjak berpisahnya Timor Leste jadi sekitar tahun 2000 sudah mulai di permasalahkan. Pada saat itu Oekusi itu kerajaan Ambenu,Oepoli rajanya Amfoang. Dari segi kerajaan itu Ambenu mengakui bahwa Naituka itu wilayah Amfoang tapi batas negara itu yang menjadi acuan adalah batas propinsi dulu NTT dengan Timor Leste Natuka itu masuk di daerah kita sehingga masyarakat sana itu di fasilitas oleh pemerintah RDTL untuk melaksanakan kegiatan di Natuka.

Baca Juga :  Kodim 1604/Kupang Laksanakan Binsiap dan Apkowil

“Difasilitasi oleh pemerintah RDTL itu artinya dibikinkan irigasi, tiang listrik, dikasih mobil ambulans terus di kasih traktor sementara warga Indonesia mau masuk disitu tidak diijinkan karena kita khawatirnya itu apabila kita mengijinkan warga masuk kesitu akan terjadi konflik. RDTL sampai saat ini masih memberikan insentif kewarga yang di Naituak berupa uang santunan pertiga bulan sekali 300 dolar, “ungkapnya.

Menurutnya ada 161 kepala keluarga 250 orang aktifkan berkebun dia berkata KTP Timor Leste karena Timor Leste memberikan identitas ke mereka. Yang beridentitas itulah yang mendapat santunan dari RDTL.

“kalau kita KTP nya susah dengan pendekatan kita ada beberapa warga yang mau masuk warga Indonesia kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu camat mereka sudah masuk ke kita tapi KTP harus di munculkan dulu untuk mereka karena kalau tidak dikasih KTP maka dia kesana tidak bisa, kesini juga tidak bisa kesulitan pemerintah daerah itu untuk menimbulkan KTP. kita yang WNI saja susah untuk mendapat KTP dan itu Sampai sekarang Pemerintahan daerah belum sanggup kemarin kita menampung dua KK ada sekitar enam orang tapi akhirnya kembali lagi karena pemerintah daerah tidak bisa munculkan KTP, “tegasnya.

Ia.menjelaskan dari Kupang sampai Oepoli ada tiga jalur yaitu jalur atas TTU eban, jalur tengah lewat Camplong Takari, jalur bawah lewat namubelon jembatan Termanu kita harus melewati 121 sungai yang berjembatan ada 41 berarti 80 sungai tidak ada jembatan kalau sudah hujan perjalan hanya berapa jam jadi berhari-hari.
Pasarnya satu minggu satu kali jadi masyarakat belanja di pasar itu mobil dari bawah dari TTU, Kupang, Camplong datang kesana masyarakat disana yang mempunyai toko belanjanya di kupang. Salah satu tranportasi hanya bis saja kalau kendaraan umum satu hari hanya ada satu angkutan saja pagi saja dari Oepoli satu kali dari kupang satu kali nanti simpangan di jalan yang terberat memang transportasi sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat itu harga bahan bakar mahal Karena terkena kos biaya sebenarnya para pejabat mendengar tapi pura-pura disana harga normal biasa 10 ribu, premium, solar 10 ribu kalau kondisi hujan seperti begini 15–25 ribu karena kalau kondisi hujan perjalanan bisa sampai satu minggu karena melewati sungai yang tidak berjembatan harus menunggu sampai surut kalau surutnya dua hari dua hari harus menunggu. (Lya)

Comments

comments