Kemenkumham NTT Dipimpin Perempuan, Jadi Spirit Baru NTT

0
75

Satu lagi perempuan NTT yang di Lantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Ini satu kebanggaan bagi Perempuan NTT tapi juga jadi spirit dan energi tambah lagi untuk perempuan NTT.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Emelia Nomleni, Selasa (17/3/2020) usai acara pelantikan di kantor Kementerian Hukum dan HAM NTT.

“kehadiran saya hari ini juga bagian dari memberikan support dan dukungan bahwa ada begitu banyak perempuan-perempuan hebat yang sekarang diberikan kesempatan untuk bisa memberikan seluruh energi untuk pembangunan di NTT dan ini kita harus menyambut baik dan memberikan dukungan kepada ibu kakanwil yang baru.Artinya itu tadi sebenarnya bukan hanya sekedar itu kita Indonesia kita di tempatkan dimana saja tetapi memang karena soal kesempatan-kesempatan kepada perempuan ini sangat terbatas ketika ruang ini terbuka bagi kita dan kita memberikan apresiasi dan terima kasih untuk kepercayaan yang di berikan disinilah letaknya bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak ada lagi perbedaan, “katanya.

Baca Juga :  Danrem 161/WS Terima Kunjungan Pengurus HMI Cabang Kupang

Menurutnya, Perbedaannya itu adalah ketika perempuan masih cukup jauh tertinggal di belakang tetapi sesungguhnya soal kemampuan soal hal-hal lain sebenarnya masing-masing kita di berikan energi dan tanggung jawab.

“Saya ini CPNS dari CPNS itu sudah bekerja di Kemenkumham NTT dan saya dari CPNS itu satu kali saja pindah ke Timor Leste waktu naik eselon IV terus naik eselon II pindah Manado selanjutnya saya di sini karena memang saya selama ini background berada di devisi KUMHAM memang kerja dan isu-isu pembangunan hukum dan HAM
Sepanjang saya bekerja sebagai CPNS tahun 1991kami selalu bekerja sama dengan Pemda NTT baik pemerintah propinsi maupun Kabupaten serta teman-teman NGO jadi khususnya dalam perlindungan hak anak, bagaimana memproteksi kekerasan perempuan, bagaimana penanganan kasus secara terpadu dengan Polda, Kejaksaan, Pengadilan dan Ombudsman, ”
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone.

Ia mengatakan, pekerjaan rumah (PR) sekarang adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang no15 tahun 2019 pasal 56 mengatakan bahwa pengharmonisasi produk hukum daerah sekarang melalui kementerian Hukum dan HAM sepanjang itu belum ada badan legislasi

Baca Juga :  Pangdam IX/Udayana pimpin Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden RI di Labuan Bajo

” itu PR besar kedepan tidak lagi Perda itu keapsahanya ketika masuk di biro hukum tidak sekarang setelah datang di kami membawa naskah akademik dan sebagainya kita melakukan pengharmonisasi baru pengambilan no edar ketika proses itu tidak lewat maka kami berikan itu tidak sah. Itu sekarang PR besar tahun 2020 kita harus sudah mulai dengan program tenun ikat wajib itu memang program kami mendukung program pemerintah NTT karena banyak tenun ikat kita yang sudah di jiplak itu fokus kami di tahun 2020 dan pendaftaran ekspresi budaya tradisional, “katanya.

Menurutnya, itu target kinerja kami bagaimana ekspresi budayanya tradisional misalanya tarian dan sebagai harus dilindungi dan kita dorong masyarakat NTT yang punya karya-karya ilmiah silakan di daftar itu karya intelektual jadi karya-karya intelektual anak bangsa itu di daftar harganya ada.(lya)

Comments

comments