Sejumlah Elemen Demo Pemetapan Perkada Penggunaan APBD di TTU dan Rote Ndao

0
141

Aliansi Peduli Rakyat Nusa Tenggara Timur (APARAT) PMKRI, LMND dan IMATTU melakukan demo di Kantor Gubernur NTT dan DPRD NTT terkait penetapan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) Kabupaten Rote Ndao dan Timur Tengah Utara (TTU).

Koordinator lapangan, Mario.Y .Sara, Kamis (30/1/2020) di Ruang Komisi IV DPRD NTT mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan mereka ke DPRD NTT adalah membawa dua tuntunan yang mana kami tahu bahwa dalam penetapan Perkada yang dimana nanti disahkan oleh Gubernur NTT yang kami minta itu pertama mendesak DPRD NTT untuk segera mungkin melakukan rapat dengar pendapat.

Berdasarkan kronologi dan data diatas pihaknya menyampaikan sikap sebagai berikut

“Dengan tegas menolak kebijakan Bupati Rote ndao dan teguh dalam penetapan dan pemberlakuan keadaan mendesak DPRD NTT untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama Gubernur NTT untuk mencari solusi terhadap penetapan perkara yang penuh dan tendensi politik antara DPRD dan Bupati Rote Ndao dan juga Bupati TTU,” katanya.

Menurutnya, karena dalam penetapan Perkada di dua kabupaten ini tidak menyangkut pautkan atau tidak melibatkan pihak legislatif selaku pengawas anggaran dan juga penchating sebagaimana yang terjadi di kabupaten Rote Ndao dalam penetapan ketua tim percepatan pembangunan yang dimana tidak melalui pihak legislatif ketika evaluasi anggaran itu berjalan.

Baca Juga :  Syukuran Hari Juang TNI AD dirangkai dengan HUT Provinsi NTT

“Mereka tidak mengevaluasi anggaran uang sudah berjalan dalam percepatan pembangunan disini muncul anomali dari kami terkait hal tersebut. Karena hakikatnya dalam prospek pembangunan daerah harus ada sinegritas antar pihak legislatif dan eksekutif. Namun yang terjadi saat ini di kedua daerah yakin Rote Ndao dan TTU ini bertolak belakang dari hal tersebut jangan sampai yang jadi korban itu rakyat dan berindikasi kepada Tipikor,” tegasnya.

Ia meminta apa yang sudah kami sampaikan kepada bapa sekalian semoga bisa di tindak lanjuti dan sesuai dengan permintaan yaitu untuk memasukan surat besok akan kami tindak lanjuti.

Sementara itu Wakil Keta Komisi IV DPRD NTT, Nelson Matara mengatakan kesimpulannya surat dari APARAT itu masukkan besok Jumat (31/1/2020) jam 8 pagi. Setelah surat masuk lewat pimpinan DPRD NTT lalu adik-adik punya tuntutan ada dua yang saya simpulkan yang pertama membatalkan PERKADA baik itu di TTU dan juga di Rote Ndao. Yang kedua setelah membatalkan itu minta BPK untuk audit.

Baca Juga :  Kodim 1604/Kupang Laksanakan Binsiap dan Apkowil

“Kita sepakat tiga yang pertama surat dari APARAT masuk, setelah surat itu masuk kita akan agendakan rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur ada dua tuntunan agar supaya membatalkan PERKADA baik di TTU maupun di Rote Ndao. Setelah membatalkan PERKADA harus di minta tim audit dari BPK untuk mengaudit di dua Kabupaten,” katanya. (Lya)

Comments

comments